PDIP Tuding Ada Kelompok Tertentu yang Membelokkan Sejarah demi Provokasi Rakyat

PDIP Tuding Ada Kelompok Tertentu yang Membelokkan Sejarah demi Provokasi Rakyat

Lushviz.com – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mencermati dengan saksama berbagai bentuk gerakan yang dianggapnya sebagai kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan nalar berpikir. Menurut Hasto, kelompok tertentu itu sengaja ingin membelokkan sejarah demi memprovokasi publik.

“Belajar dari filsafat dan tata nilai yang hidup di masyarakat, serta rekam jejak sejarah peradaban bangsa, Indonesia adalah bangsa terbuka, pelopor kemajuan dan memiliki peninggalan sejarah yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Kini ada kelompok tertentu yang menggunakan sejarah sebagai alat politik, lalu dibelokkan, dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa,” kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Kamis (9/7).

Hasto mencontohkan kelompok tertentu itu menggunakan isu penggantian ideologi Pancasila.

Padahal, Pancasila sebagai ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan mendasari pembentukan konstitusi, dalam konstruksi meta legal termaktub di pembukaan UUD 1945.

“Pancasila sebagai filsafat telah hidup dalam sanubarinya rakyat. Pembukaan konstitusi itu tetap dan abadi, jadi Pancasila itu final. Karena itulah ketika ada yang menuduh hanya dengan membahas rancangan undang-undang, lalu dianggap sebagai mengubah ideologi dan falsafah dasar, sama saja dengan pembodohan nalar publik. Cara-cara yang tidak berkeadaban seperti ini sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa,” kata Hasto.

Dia meminta masyarakat memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti efektif menyatukan, membangun masa depan yang kontributif, dan mendorong negara lebih makmur serta adil.

“Kita juga perlu belajar dari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, bahkan sejarah perpecahan suatu negara pun harus menjadi pembelajaran bersama. Jangan sampai apa yang terjadi di Korea, Yugoslavia, dan konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia,” kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menegaskan Pancasila merupakan ideologi yang menyentuh aspek fundamental kehidupan berbangsa. Karena itu, Hasto mendorong aparat penegak hukum tidak perlu ragu.

“Ekstrim kiri dan ekstrem kanan jelas bertentangan dengan Pancasila,” tegas politikus asal Yogyakarta ini. (*)

Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Tolak RUU Cipta Kerja 16 Juli

Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Tolak RUU Cipta Kerja 16 Juli

Lushviz.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajak semua pihak turun ke jalan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang ‘Omnibus Law’ Cipta Kerja (RUU Ciptaker), pada Kamis 16 Juli 2020.

“Kami mengajak dan menyerukan aksi pada tanggal 16 Juli 2020 untuk sepakat menolak disahkannya rancangan Omnibus Law,” kata Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian melalui keterangan pers, Kamis (9/7).

Remy mengaku sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah perwakilan universitas di wilayah Jabodetabek-Banten untuk menggelar aksi. Ia mengklaim kali ini pihaknya dapat membawa massa dalam jumlah yang besar.

Konsolidasi antarkampus telah selesai dilakukan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, pada pada Senin (6/7) lalu.

Remy mengatakan DPR dan pemerintah tetap tak mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, DPR dan pemerintah telah mengesampingkan aspirasi masyarakat terkait penolakan RUU Cipta Kerja.

“Seharusnya dalam konstruksi negara hukum keterbukaan menjadi hal penting,” ujarnya.

Lihat juga: PDIP Akui Pergantian Rieke Terkait RUU HIP dan Omnibus Law

Lebih lanjut, Remy menyebut RUU Cipta Kerja tak menjawab persoalan yang dihadapi rakyat hari ini, seperti kelompok buruh. Ia menyatakan para buruh selama ini menuntut kenaikan upah dan pemenuhan hak jaminan kesehatan.

“BEM SI melihat bagaimana para wakil rakyat tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat, salah satunya sangat jelas ada dalam konteks omnibus law,” tambah dia.

Sebelumnya, kelompok BEM SI sempat menggeruduk depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta untuk menolak RUU Cipta Kerja pada awal Maret 2020 lalu.

Dalam aksi itu, mahasiswa menentang pengesahan RUU Cipta Kerja karena banyak merugikan kaum buruh dan rakyat kecil. Terlebih, pemerintah tak banyak melibatkan masyarakat dan tak transparan dalam pembuatan RUU Cipta Kerja.

Selain itu, mahasiswa menyoroti sejumlah aturan lain dalam RUU tersebut. Misalnya, penghapusan upah minimum kota, penghapusan pesangon, dan penghapusan batas kontrak tenaga kerja yang merugikan kaum buruh.

Mereka juga menolak penyederhanaan izin investasi yang memangkas kewajiban perusahaan dalam izin lingkungan. (*)

Putusan MA soal Pilpres 2019 Enggak Bermanfaat, Malah Bikin Gaduh

Putusan MA soal Pilpres 2019 Enggak Bermanfaat, Malah Bikin Gaduh

Lushviz.com – Putusan Mahkamah Agung (MA) soal uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak bermanfaat alih-alih bikin gaduh.

Begitulah yang diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, dalam acara sarasehan ke-25 DN-PIM bertajuk “Putusan MA Tentang Keputusan KPU Tahun 2019, Apa Implikasi Hukum dan Politiknya?”, Kamis (9/7).

“Kalau kita kaitkan dengan misalnya kemanfaatan, kemudian keadilan, dan kepastian hukum, saya mengatakan putusan MA ini enggak bermanfaat sama sekali ya. Malah bikin gaduh saja,” ujar Refly Harun saat memaparkan pandangannya.

Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini memiliki alasan terkait pandangannya tersebut. Di mana, ia menyampaikan sebuah gambaran teknis terkait putusan MA tersebut.

Menurut Refly, andaikan putusan MA disampaikan setelah pembacaan putusan pada 28 Oktober 2019 silam juga tidak akan mengubah keputusan hasil pemilu.

“Kalaupun diputuskan tanggal 28 Oktober, kemudian dimasukkan ke website 28 Oktober juga, diserahkan kepada KPU 28 Oktober juga, tidak tanggal 3 Juli seperti hari ini, maka dia pun tidak punya manfaat. Karena kita tau proses Pemilu sudah selesai dengan pelantikan presiden tanggal 20 Okteber, atau 8 hari sebelumnya,” terangnya.

Selain itu, putusan MA atas perkara yang digugat Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri ini juga tetap tidak mengubah penetapan pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden Pilpres 2019.

Sebab kata Refly, putusan MA ini menafsirkan berbeda Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, tentang syarat penetapan paslon presiden dan wakil presiden. Yang mana, tidak hanya harus mendapatkan suara 50 persen plus 1 secara nasional, tapi juga harus mendapat minimum 20 persen suara di setengah dari total jumlah provinsi di Indonesia.

Dari tafsiran MA itu Refly tetap menilai bahwa pada akhirnya hasil pemilu 2019 kemarin tidak akan berubah. Karena hasil perolehan suara paslon 01 Joko Widodo-Maruf Amin juga telah memenuhi syarat-syarat penetapan paslon pemenang pemilu, yang termaktub dalam putusan MA tersebut.

“Karena kita tau kemenangana Jokowi-Maruf dihitung 55,5 persen, dan kemudian menang di 21 provinsi. Yang artinya jumlah suara di 21 provinsi tersebut lebih dari 50 persen. Padahal pesyaratan minimalisnya adalah 18 provinsi saja cukup, dan cukup 20 persen asalkan lebih dari 50 persen plus 1 jumlah suaranya,” ucap Refly.

“Sampai disana saya mengatakan, ya enggak ada manfaatnya sama sekali putusan Mahkamah Agung tersebut,” pungkasnya. (*)

Maria Pauline Lumowa di Seberang Lautan Bisa Ditangkap, Djoko Tjandra di Pelupuk Mata Tak Tampak

Maria Pauline Lumowa di Seberang Lautan Bisa Ditangkap, Djoko Tjandra di Pelupuk Mata Tak Tampak

Lushviz.com – Ekstradisi pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa yang telah buron selama 17 tahun menjadi paradoks penegakan hukum Tanaha Air.

Maria yang telah berpindah-pindah negara telah ditangkap di Serbia dan hari ini tiba di Indonesia untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Hal berbeda terlihat dalam kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra. Buronan Kejaksaan belakangan menjadi sorotan karena berada di Indonesia setelah pelariannya sejak 2009 silam.

Kendati demikian, hingga kini aparat tak kunjung meringkus Djoko, keberadaannya pun masih misterius. Padahal, saat mengurus upaya peninjauan kembali (PK), di PN Jakarta Selatan 8 Juni 2020, ia kedapatan sedang mengurus pembuatan KTP elektronik di Kelurahan grogol Selatan.

Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan bahkan mengakui langgsung bahwa dirinya turut mengantarkan Djoko Tjandra ke Satuan Pelayanan Dukcapil di kelurahannya.

Fakta inilah yang menjadi sorotan Aktivis Haris Rusly Moti dengan sebuah peribahasa yang diubah kalimatnya dengan menyandingkan kasus Maria Pauline dan Djoko Tjandra.

“Sobat, ada peribahasa, ‘Maria Pauline Lumowa diseberang lautan bisa ditangkap. Djoko Tjandra di pelupuk mata tak tampak’,” kritik Haris Rusly di akun Twitternya, Kamis (9/7).

Ia tak habis pikir dengan kasus Djoko yang bisa bebas bergerak, padahal keberadaannya sempat terlacak berada di Indonesai. Djoko sendiri dikabarkan sempat memiliki kewarganegaraan Papua Nugini.

“Pauline Lumowa, pembobol BNI, warga negara Belanda, ditangkap di Serbia. Djoko Tjandra, pembobol Bank Bali, bisa lewati imigrasi diantar Pak Lurah urus e-KTP,” tandasnya sembari menautkan berita media daring soal pengakuan Lurah Grogol Selatan yang mengantar Djoko Tjandra membuat dokumen pelengkap pengajuan PK. (*)

Source link