Putusan MA soal Pilpres 2019 Enggak Bermanfaat, Malah Bikin Gaduh

Putusan MA soal Pilpres 2019 Enggak Bermanfaat, Malah Bikin Gaduh

Lushviz.com – Putusan Mahkamah Agung (MA) soal uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak bermanfaat alih-alih bikin gaduh.

Begitulah yang diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, dalam acara sarasehan ke-25 DN-PIM bertajuk “Putusan MA Tentang Keputusan KPU Tahun 2019, Apa Implikasi Hukum dan Politiknya?”, Kamis (9/7).

“Kalau kita kaitkan dengan misalnya kemanfaatan, kemudian keadilan, dan kepastian hukum, saya mengatakan putusan MA ini enggak bermanfaat sama sekali ya. Malah bikin gaduh saja,” ujar Refly Harun saat memaparkan pandangannya.

Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini memiliki alasan terkait pandangannya tersebut. Di mana, ia menyampaikan sebuah gambaran teknis terkait putusan MA tersebut.

Menurut Refly, andaikan putusan MA disampaikan setelah pembacaan putusan pada 28 Oktober 2019 silam juga tidak akan mengubah keputusan hasil pemilu.

“Kalaupun diputuskan tanggal 28 Oktober, kemudian dimasukkan ke website 28 Oktober juga, diserahkan kepada KPU 28 Oktober juga, tidak tanggal 3 Juli seperti hari ini, maka dia pun tidak punya manfaat. Karena kita tau proses Pemilu sudah selesai dengan pelantikan presiden tanggal 20 Okteber, atau 8 hari sebelumnya,” terangnya.

Selain itu, putusan MA atas perkara yang digugat Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri ini juga tetap tidak mengubah penetapan pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden Pilpres 2019.

Sebab kata Refly, putusan MA ini menafsirkan berbeda Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, tentang syarat penetapan paslon presiden dan wakil presiden. Yang mana, tidak hanya harus mendapatkan suara 50 persen plus 1 secara nasional, tapi juga harus mendapat minimum 20 persen suara di setengah dari total jumlah provinsi di Indonesia.

Dari tafsiran MA itu Refly tetap menilai bahwa pada akhirnya hasil pemilu 2019 kemarin tidak akan berubah. Karena hasil perolehan suara paslon 01 Joko Widodo-Maruf Amin juga telah memenuhi syarat-syarat penetapan paslon pemenang pemilu, yang termaktub dalam putusan MA tersebut.

“Karena kita tau kemenangana Jokowi-Maruf dihitung 55,5 persen, dan kemudian menang di 21 provinsi. Yang artinya jumlah suara di 21 provinsi tersebut lebih dari 50 persen. Padahal pesyaratan minimalisnya adalah 18 provinsi saja cukup, dan cukup 20 persen asalkan lebih dari 50 persen plus 1 jumlah suaranya,” ucap Refly.

“Sampai disana saya mengatakan, ya enggak ada manfaatnya sama sekali putusan Mahkamah Agung tersebut,” pungkasnya. (*)

Maria Pauline Lumowa di Seberang Lautan Bisa Ditangkap, Djoko Tjandra di Pelupuk Mata Tak Tampak

Maria Pauline Lumowa di Seberang Lautan Bisa Ditangkap, Djoko Tjandra di Pelupuk Mata Tak Tampak

Lushviz.com – Ekstradisi pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa yang telah buron selama 17 tahun menjadi paradoks penegakan hukum Tanaha Air.

Maria yang telah berpindah-pindah negara telah ditangkap di Serbia dan hari ini tiba di Indonesia untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Hal berbeda terlihat dalam kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra. Buronan Kejaksaan belakangan menjadi sorotan karena berada di Indonesia setelah pelariannya sejak 2009 silam.

Kendati demikian, hingga kini aparat tak kunjung meringkus Djoko, keberadaannya pun masih misterius. Padahal, saat mengurus upaya peninjauan kembali (PK), di PN Jakarta Selatan 8 Juni 2020, ia kedapatan sedang mengurus pembuatan KTP elektronik di Kelurahan grogol Selatan.

Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan bahkan mengakui langgsung bahwa dirinya turut mengantarkan Djoko Tjandra ke Satuan Pelayanan Dukcapil di kelurahannya.

Fakta inilah yang menjadi sorotan Aktivis Haris Rusly Moti dengan sebuah peribahasa yang diubah kalimatnya dengan menyandingkan kasus Maria Pauline dan Djoko Tjandra.

“Sobat, ada peribahasa, ‘Maria Pauline Lumowa diseberang lautan bisa ditangkap. Djoko Tjandra di pelupuk mata tak tampak’,” kritik Haris Rusly di akun Twitternya, Kamis (9/7).

Ia tak habis pikir dengan kasus Djoko yang bisa bebas bergerak, padahal keberadaannya sempat terlacak berada di Indonesai. Djoko sendiri dikabarkan sempat memiliki kewarganegaraan Papua Nugini.

“Pauline Lumowa, pembobol BNI, warga negara Belanda, ditangkap di Serbia. Djoko Tjandra, pembobol Bank Bali, bisa lewati imigrasi diantar Pak Lurah urus e-KTP,” tandasnya sembari menautkan berita media daring soal pengakuan Lurah Grogol Selatan yang mengantar Djoko Tjandra membuat dokumen pelengkap pengajuan PK. (*)

Source link