Warga Ngurus e-KTP Dibilang Blankonya Kosong, Giliran Buronan 30 Menit Sudah Jadi

Warga Ngurus e-KTP Dibilang Blankonya Kosong, Giliran Buronan 30 Menit Sudah Jadi

Lushviz.com – Buronan kelas kakap Djoko Tjandra bisa membuat e-KTP di kelurahan Grogol Selatan, kurang dari 30 menit. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon pun mempertanyakan hal itu.

Pasalnya, kata Fadli, banyak masyarakat harus menunggu lama berhari-hari dalam pembuatan e-KTP itu sampai selesai. Sedangkan buronan, cukup dengan datang ke kelurahan dan langsung foto, lalu selesai.

“Ironisnya masih banyak warga yang belum punya e-KTP tapi prosesnya lama atau dibilang blankonya kosong dan sebagainya. Giliran buronan 30 menit sudah jadi,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/7).

Melihat proses itu, Fadli Menduga adanya intervensi dari oknum. Karena banyak fakta di lapangan, bahwa masyarakat harus menunggu lama untuk bisa mendapatkan e-KTP tersebut.

“Jadi ini menunjukan sistem kita mudah sekali diintervensi. Sehingga ini harusnya menjadi evaluasi,” katanya.

Sementara Fadli menilai, pihak-pihak yang membantu Djoko Tjandra dalam membuat e-KTP kilat itu bisa dievaluasi. Karena mereka telah membantu buronan kelas kakap dalam membuat e-KTP.

“Pihak yang bertanggung jawab harusnya disevaluasi,” ungkapnya.

Diketahui, ‎tersangka kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra saat ini telah memiliki e-KTP. Adapun informasi e-KTP tersebut dibuat pada 8 Juni lalu di kantor dengan dibantu oleh Lurah Grogol Selatan Asep Subhan.

Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus ini ke Mahkamah Agung (MA). Pada 11 Juni 2009, MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko.

Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan. Belakangan, Djoko diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. []

Pernah Diramal IMF Bakal Meroket, Ekonomi Kini Malah Bikin Jokowi Ngeri

Pernah Diramal IMF Bakal Meroket, Ekonomi Kini Malah Bikin Jokowi Ngeri

Lushviz.com – International Monetary Fund atau IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia, akan melesat pada 2021. Hal ini berlaku, jika pandemi virus corona COVID-19, berakhir pada 2020 ini. Tapi ramalan ekonomi cenderung memburuk, hingga membuat Presiden Jokowi ngeri. 

Dikutip dari studi IMF berjudul ‘The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression’, pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini akan kontraksi atau negatif 3 persen. Angka itu jauh lebih buruk dibandingkan saat krisis finansial global pada 2009, yang minus 0,1 persen.  

Kondisi tersebut akan berbalik melesat pada 2021, jika negara-negara yang diserang pandemi virus corona bisa mengakhiri masalah itu pada tahun ini. Negara-negara maju, menurut laporan itu, akan tumbuh 4,5 persen. Sedangkan negara berkembang tumbuh rata-rata 6,6 persen.  

Dalam laporan itu, Ekonom IMF Gita Gopinath mencantumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya ada di angka 0,5 persen. Tapi pada 2021, meroket ke posisi 8,2 persen.  

Jika proyeksi IMF ini betul terwujud pada 2021, maka itu merupakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 8 persen terkahir kali pada 1995, tepatnya di angka 8,22 persen. 

Tapi proyeksi atau sejumlah ramalan ekonomi dari lembaga lain, menunjukkan dampak pandemi virus corona saat ini lebih buruk dari yang semula diperkirakan IMF. Hal ini bahkan membuat Presiden Jokowi ngeri. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan ekonomi global bisa minus 2,5 persen akibat virus corona. Namun kini bertambah parah hampir menyentuh 8.   

“Global ekonomi growth-nya akan minus 2,5 persen. Ganti lagi ke minus 5 persen. Terakhir, OECD bahkan-6 sampai-7,6 persen, coba. Berubah terus. Lha kalau kita tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh. Bahaya banget,” ucap Jokowi.  []

Rapid Test Enggak Ada Gunanya, Rakyat Sudah Termehek-mehek

Rapid Test Enggak Ada Gunanya, Rakyat Sudah Termehek-mehek

Lushviz.com – Sekali lagi ahli wabah (epidemiolog) Universitas Indonesia Pandu Riono mengkritik masih diterapkannya rapid test di tengah pandemi corona. Menurut dia, rapid test tidak ada gunanya untuk menekan pandemi. 

“Rapid test itu enggak ada gunanya. Jadi menurut serologi saja bisa, tapi untuk deteksi orang yang bawa virus enggak ada gunanya,” kata Pandu di Jakarta, Kamis (9/7). 

Menurut Pandu, rapid test hanya akal-akalan pemerintah. Meski harga sudah dibatasi paling mahal Rp 150 ribu, tapi fakta di lapangan berbeda. 

“Orang itu ngakal-ngakalin, tesnya Rp 150 ribu, pelayanannya Rp 50 ribu, suratnya Rp 50 ribu. Jadi akhirnya Rp 300 ribu lebih,” tutur Pandu. 

Apalagi, lanjut Pandu, hasil rapid test dijadikan syarat untuk bepergian menggunakan transportasi umum. Anggapan adanya komersialisasi makin kuat. 

“Dan memang diregulasi untuk terbang, untuk ini untuk itu, bahkan untuk ujian seleksi masuk (PTN) pakai itu, itu kan pemerintah mengharapkan rapid test itu dikomersialisasikan,” jelasnya. 

“Regulasi yang bikin siapa? Pemerintah. Yang membatasi harganya, pemerintah. Rakyat kan sudah termehek-mehek,” sambung Pandu. 

Menurutnya, pemerintah sebaiknya mengalihkan anggaran rapid test untuk swab test melalui pemeriksaan PCR. Untuk itu sekali lagi ia mengimbau pemerintah menghapus rapid test. 

Sebab, banyak sekali ditemukan hasil rapid test palsu. Disebut nonreaktif padahal positif, itu karena rapid test tak mendeteksi virus secara langsung melainkan melalui antibodi. 

“Kalau itu ada dana yang digunakan pemerintah buat beli (rapid test kit) mereka juga rugi karena enggak ada gunanya untuk pandemi. Tapi kalau ada yang jualan gimana coba?” ungkap master Biostatistik dari Universitas Pittsburg, AS, ini. 

“Ada 165 jenis rapid test. Dari awal pandemi BUMN memasukkan rapid test, buat apa? (Kami) Sudah mengingatkan, kita tak butuh rapid test, butuhnya PCR,” tegas Pandu. []

Rapid Test Corona Jadi Ladang Bisnis, Hapus Saja!

Rapid Test Corona Jadi Ladang Bisnis, Hapus Saja!

Lushviz.com – Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengkritisi soal masih diterapkannya rapid test corona di berbagai lapisan masyarakat. Padahal, menurutnya rapid test bukan lagi terkait kesehatan, tetapi menjadi ladang bisnis. 

“Rapid test menjadi ladang bisnis ini karena disyaratkan. Surat keterangan nonreaktif dijadikan syarat bepergian, syarat untuk mendaftar perguruan tinggi dan sebagainya,” kata Alvin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7).  

Sehingga menurut Alvin, rapid test bukan lagi dilakukan sebagai deteksi dini corona. Sebab, masyarakat butuh untuk berbagai hal. 

Demand-nya tuh ada, orang butuh. Bukan untuk mengetahui dirinya infeksius atau tidak, tetapi itu sebagai administratif. Ini yang harus dihapuskan. Tes COVID ini tidak boleh dijadikan syarat untuk berbagai pelayanan,” tutur Alvin Lie.

Lagi pula menurut Alvin, hasil nonreaktif rapid test tak menggaransi seseorang bebas dari COVID-19. Untuk itulah ia mendorong rapid test dihapuskan oleh pemerintah. 

“Rapid test ini kan tidak menunjukkan kita ini kena COVID atau tidak. Sudahlah, kalau perlu hapus saja ini rapid test, nggak ada di Indonesia,” tegas eks anggota DPR ini 

“Hapus saja, standarnya swab test PCR. PCR itu hanya untuk orang kategori berisiko tinggi misalnya orang yang kontak dekat dengan kasus positif. Atau tinggalnya di daerah merah bahkan hitam,” sambungnya. 

Beberapa kali rapid test juga ditemukan hasil false negative. Ini juga disorot oleh Alvin. 

“Tes untuk yang menunjukkan gejala, kalau tidak, ya nggak perlu. Jadi tes ini PCR maupun rapid ini jangan dijadikan syarat, semua dihapuskan. Itu sudah penyalahgunaan,” jelasnya. 

“Misal saja setelah tes negatif kita naik angkot berdesakan, setelah naik angkot bisa saja kan positif. (Tes) Itu kan seolah-olah garansi setelah 14 hari dijamin bebas COVID,” tutup Alvin. 

Kata Gugus Tugas soal Rapid Test 

Sebelumnya, tim komunikasi gugus tugas dr Reisa Broto Asmoro menjelaskan rapid test masih dibutuhkan karena 3 hal. Yaitu, Indonesia belum mampu swab test massal seluruh penduduk; untuk mendeteksi potensi siapa yang tertular; dan menekan biaya untuk uji spesimen. 

“Pada prinsipnya rapid test ditujukan kepada orang yang pernah kontak erat dengan pasien positif. Rapid test tetap dilakukan yang berisiko tinggi, pelacakan yang berkontak dengan yang positif, atau disebut tracing,” kata dr Reisa  saat konferensi pers update penanganan virus corona secara live streaming di YouTube BNPB, Sabtu (20/6). []

Ekstradisi Maria Lumowa Upaya Yasonna Tutupi Malu soal Lolosnya Djoko Tjandra dan Harun Masiku

Ekstradisi Maria Lumowa Upaya Yasonna Tutupi Malu soal Lolosnya Djoko Tjandra dan Harun Masiku

Lushviz.com – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menuding ekstradisi buronan Maria Pauline Lumowa menjadi upaya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menutupi rasa malu atas peristiwa lolosnya Harun Masiku dan Djoko Tjandra dari sistem keimigrasian.

Maria merupakan buronan kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Sedangkan Harun Masiku merupakan buronan kasus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan Djoko Tjandra adalah buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

“Ekstradisi Maria Pauline Lumowa untuk menutupi malu atas bobolnya Joko Soegiarto Tjandra dan Harun Masiku,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/7).

Boyamin mempersoalkan perihal pencekalan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Ekstradisi Maria, menurut dia, menunjukkan bahwa pencekalan atas pelaku kejahatan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah berlaku selamanya hingga yang bersangkutan tertangkap.

“Hal ini membuktikan kesalahan penghapusan cekal pada kasus Joko S. Tjandra yang pernah dihapus cekal pada tanggal 12 Mei-27 Juni 2020 oleh Imigrasi atas permintaan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, padahal tak ada permintaan dari Kejagung yang menerbitkan DPO,” katanya.

Boyamin mengatakan publik menuntut keseriusan pemerintah menangkap buronan lain, seperti Djoko Tjandra, Harun Masiku, Eddy Tansil hingga Honggo Wendratno. Ia pun meminta pemerintah mencabut paspor para buron dan mendesak negara lain yang memberikan paspor untuk juga mencabutnya.

“Jika buron tertangkap cukup diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sekali pakai untuk membawa pulang ke Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Yasonna menegaskan kedatangan Djoko Tjandra tak terekam dalam data perlintasan sistem keimigrasian. Ia mengklaim bersama Kejagung tengah memburu Djoko Tjandra yang merupakan Direktur PT Era Giat Prima (EGP).

“Tentang Djoko Tjandra, Kejaksaan sedang memburu, kita bekerja sama. Kemarin ada info masuk di Indonesia, kita cek data perlintasan sama sekali enggak ada. Biar jadi penelitian selanjutnya,” kata Yasonna saat memberikan keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7).

Sementara terkait Harun Masiku, Yasonna telah menyampaikan terjadi perbaikan sistem keimigrasian ketika Harun Masiku tiba di Bandara Internasional Soekarno-Haatta pada awal Januari 2020. Hingga kini Harun masih dalam pencarian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (*)

Buronan seperti Djoko Tjandra Bisa Buat E-KTP dengan Mudah, Kalau Warga Biasa kok Susah?

Buronan seperti Djoko Tjandra Bisa Buat E-KTP dengan Mudah, Kalau Warga Biasa kok Susah?

Lushviz.com – Pengamat politik Hendri Satrio punya cara tersendiri menilai peristiwa buronan kasus cassie Bank Bali Djoko Tjandra, sempat membuat KTP elektronik dalam waktu singkat di Kelurahan Grogol Selatan.

Hendri mengkritik pemerintah dengan cara yang halus lewat kicauannya di Twitter.

“Kemunculan Djoko Tjandra ini setidaknya membantah 3 tuduhan tidak benar tentang KTP, ” kicau Hendri lewat akun @satriohendri.

Dosen di Universitas Paramadina ini kemudian memaparkan tiga tuduhan tidak benar tentang e-KTP yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Pertama tentang blanko KTP tidak ada yang sering dikeluhkan masyarakat. Kedua keluhan tentang sulitnya membuat e-KTP. Kemudian ketiga soal lamanya proses pembuatan e-KTP.

Menurut pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) ini, Djoko Tjandra membuktikan bahwa blangko e-KTP ada.

“Bikin KTP mudah, cepat, satu lagi bahwa Pak Lurah suka membantu warganya #Hensat,” kicau @satriohendri.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, pihaknya tidak memiliki data cekal seseorang.

“Sampai saat ini dukcapil tidak memiliki data tentang data cekal dan buronan, dan belum pernah mendapatkan pemberitahuan tentang subjek hukum yang menjadi buronan atau DPO dari pihak yang berwenang,” ucapnya.

Zudan menilai, ditjen dukcapil dan dinas dukcapil perlu diberi pemberitahuan tentang data orang yang dicekal, DPO atau buronan, agar kasus yang sama tidak terulang.(*)

Source link

PDIP Tuding Ada Kelompok Tertentu yang Membelokkan Sejarah demi Provokasi Rakyat

PDIP Tuding Ada Kelompok Tertentu yang Membelokkan Sejarah demi Provokasi Rakyat

Lushviz.com – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mencermati dengan saksama berbagai bentuk gerakan yang dianggapnya sebagai kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan nalar berpikir. Menurut Hasto, kelompok tertentu itu sengaja ingin membelokkan sejarah demi memprovokasi publik.

“Belajar dari filsafat dan tata nilai yang hidup di masyarakat, serta rekam jejak sejarah peradaban bangsa, Indonesia adalah bangsa terbuka, pelopor kemajuan dan memiliki peninggalan sejarah yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Kini ada kelompok tertentu yang menggunakan sejarah sebagai alat politik, lalu dibelokkan, dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa,” kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Kamis (9/7).

Hasto mencontohkan kelompok tertentu itu menggunakan isu penggantian ideologi Pancasila.

Padahal, Pancasila sebagai ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan mendasari pembentukan konstitusi, dalam konstruksi meta legal termaktub di pembukaan UUD 1945.

“Pancasila sebagai filsafat telah hidup dalam sanubarinya rakyat. Pembukaan konstitusi itu tetap dan abadi, jadi Pancasila itu final. Karena itulah ketika ada yang menuduh hanya dengan membahas rancangan undang-undang, lalu dianggap sebagai mengubah ideologi dan falsafah dasar, sama saja dengan pembodohan nalar publik. Cara-cara yang tidak berkeadaban seperti ini sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa,” kata Hasto.

Dia meminta masyarakat memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti efektif menyatukan, membangun masa depan yang kontributif, dan mendorong negara lebih makmur serta adil.

“Kita juga perlu belajar dari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, bahkan sejarah perpecahan suatu negara pun harus menjadi pembelajaran bersama. Jangan sampai apa yang terjadi di Korea, Yugoslavia, dan konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia,” kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menegaskan Pancasila merupakan ideologi yang menyentuh aspek fundamental kehidupan berbangsa. Karena itu, Hasto mendorong aparat penegak hukum tidak perlu ragu.

“Ekstrim kiri dan ekstrem kanan jelas bertentangan dengan Pancasila,” tegas politikus asal Yogyakarta ini. (*)

Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Tolak RUU Cipta Kerja 16 Juli

Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Tolak RUU Cipta Kerja 16 Juli

Lushviz.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajak semua pihak turun ke jalan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang ‘Omnibus Law’ Cipta Kerja (RUU Ciptaker), pada Kamis 16 Juli 2020.

“Kami mengajak dan menyerukan aksi pada tanggal 16 Juli 2020 untuk sepakat menolak disahkannya rancangan Omnibus Law,” kata Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian melalui keterangan pers, Kamis (9/7).

Remy mengaku sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah perwakilan universitas di wilayah Jabodetabek-Banten untuk menggelar aksi. Ia mengklaim kali ini pihaknya dapat membawa massa dalam jumlah yang besar.

Konsolidasi antarkampus telah selesai dilakukan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, pada pada Senin (6/7) lalu.

Remy mengatakan DPR dan pemerintah tetap tak mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, DPR dan pemerintah telah mengesampingkan aspirasi masyarakat terkait penolakan RUU Cipta Kerja.

“Seharusnya dalam konstruksi negara hukum keterbukaan menjadi hal penting,” ujarnya.

Lihat juga: PDIP Akui Pergantian Rieke Terkait RUU HIP dan Omnibus Law

Lebih lanjut, Remy menyebut RUU Cipta Kerja tak menjawab persoalan yang dihadapi rakyat hari ini, seperti kelompok buruh. Ia menyatakan para buruh selama ini menuntut kenaikan upah dan pemenuhan hak jaminan kesehatan.

“BEM SI melihat bagaimana para wakil rakyat tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat, salah satunya sangat jelas ada dalam konteks omnibus law,” tambah dia.

Sebelumnya, kelompok BEM SI sempat menggeruduk depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta untuk menolak RUU Cipta Kerja pada awal Maret 2020 lalu.

Dalam aksi itu, mahasiswa menentang pengesahan RUU Cipta Kerja karena banyak merugikan kaum buruh dan rakyat kecil. Terlebih, pemerintah tak banyak melibatkan masyarakat dan tak transparan dalam pembuatan RUU Cipta Kerja.

Selain itu, mahasiswa menyoroti sejumlah aturan lain dalam RUU tersebut. Misalnya, penghapusan upah minimum kota, penghapusan pesangon, dan penghapusan batas kontrak tenaga kerja yang merugikan kaum buruh.

Mereka juga menolak penyederhanaan izin investasi yang memangkas kewajiban perusahaan dalam izin lingkungan. (*)

Putusan MA soal Pilpres 2019 Enggak Bermanfaat, Malah Bikin Gaduh

Putusan MA soal Pilpres 2019 Enggak Bermanfaat, Malah Bikin Gaduh

Lushviz.com – Putusan Mahkamah Agung (MA) soal uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak bermanfaat alih-alih bikin gaduh.

Begitulah yang diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, dalam acara sarasehan ke-25 DN-PIM bertajuk “Putusan MA Tentang Keputusan KPU Tahun 2019, Apa Implikasi Hukum dan Politiknya?”, Kamis (9/7).

“Kalau kita kaitkan dengan misalnya kemanfaatan, kemudian keadilan, dan kepastian hukum, saya mengatakan putusan MA ini enggak bermanfaat sama sekali ya. Malah bikin gaduh saja,” ujar Refly Harun saat memaparkan pandangannya.

Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini memiliki alasan terkait pandangannya tersebut. Di mana, ia menyampaikan sebuah gambaran teknis terkait putusan MA tersebut.

Menurut Refly, andaikan putusan MA disampaikan setelah pembacaan putusan pada 28 Oktober 2019 silam juga tidak akan mengubah keputusan hasil pemilu.

“Kalaupun diputuskan tanggal 28 Oktober, kemudian dimasukkan ke website 28 Oktober juga, diserahkan kepada KPU 28 Oktober juga, tidak tanggal 3 Juli seperti hari ini, maka dia pun tidak punya manfaat. Karena kita tau proses Pemilu sudah selesai dengan pelantikan presiden tanggal 20 Okteber, atau 8 hari sebelumnya,” terangnya.

Selain itu, putusan MA atas perkara yang digugat Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri ini juga tetap tidak mengubah penetapan pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden Pilpres 2019.

Sebab kata Refly, putusan MA ini menafsirkan berbeda Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, tentang syarat penetapan paslon presiden dan wakil presiden. Yang mana, tidak hanya harus mendapatkan suara 50 persen plus 1 secara nasional, tapi juga harus mendapat minimum 20 persen suara di setengah dari total jumlah provinsi di Indonesia.

Dari tafsiran MA itu Refly tetap menilai bahwa pada akhirnya hasil pemilu 2019 kemarin tidak akan berubah. Karena hasil perolehan suara paslon 01 Joko Widodo-Maruf Amin juga telah memenuhi syarat-syarat penetapan paslon pemenang pemilu, yang termaktub dalam putusan MA tersebut.

“Karena kita tau kemenangana Jokowi-Maruf dihitung 55,5 persen, dan kemudian menang di 21 provinsi. Yang artinya jumlah suara di 21 provinsi tersebut lebih dari 50 persen. Padahal pesyaratan minimalisnya adalah 18 provinsi saja cukup, dan cukup 20 persen asalkan lebih dari 50 persen plus 1 jumlah suaranya,” ucap Refly.

“Sampai disana saya mengatakan, ya enggak ada manfaatnya sama sekali putusan Mahkamah Agung tersebut,” pungkasnya. (*)

Maria Pauline Lumowa di Seberang Lautan Bisa Ditangkap, Djoko Tjandra di Pelupuk Mata Tak Tampak

Maria Pauline Lumowa di Seberang Lautan Bisa Ditangkap, Djoko Tjandra di Pelupuk Mata Tak Tampak

Lushviz.com – Ekstradisi pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa yang telah buron selama 17 tahun menjadi paradoks penegakan hukum Tanaha Air.

Maria yang telah berpindah-pindah negara telah ditangkap di Serbia dan hari ini tiba di Indonesia untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Hal berbeda terlihat dalam kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra. Buronan Kejaksaan belakangan menjadi sorotan karena berada di Indonesia setelah pelariannya sejak 2009 silam.

Kendati demikian, hingga kini aparat tak kunjung meringkus Djoko, keberadaannya pun masih misterius. Padahal, saat mengurus upaya peninjauan kembali (PK), di PN Jakarta Selatan 8 Juni 2020, ia kedapatan sedang mengurus pembuatan KTP elektronik di Kelurahan grogol Selatan.

Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan bahkan mengakui langgsung bahwa dirinya turut mengantarkan Djoko Tjandra ke Satuan Pelayanan Dukcapil di kelurahannya.

Fakta inilah yang menjadi sorotan Aktivis Haris Rusly Moti dengan sebuah peribahasa yang diubah kalimatnya dengan menyandingkan kasus Maria Pauline dan Djoko Tjandra.

“Sobat, ada peribahasa, ‘Maria Pauline Lumowa diseberang lautan bisa ditangkap. Djoko Tjandra di pelupuk mata tak tampak’,” kritik Haris Rusly di akun Twitternya, Kamis (9/7).

Ia tak habis pikir dengan kasus Djoko yang bisa bebas bergerak, padahal keberadaannya sempat terlacak berada di Indonesai. Djoko sendiri dikabarkan sempat memiliki kewarganegaraan Papua Nugini.

“Pauline Lumowa, pembobol BNI, warga negara Belanda, ditangkap di Serbia. Djoko Tjandra, pembobol Bank Bali, bisa lewati imigrasi diantar Pak Lurah urus e-KTP,” tandasnya sembari menautkan berita media daring soal pengakuan Lurah Grogol Selatan yang mengantar Djoko Tjandra membuat dokumen pelengkap pengajuan PK. (*)

Source link